SEMARANG, Joglo Jateng – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengikuti Tahap II Wawancara dan Verifikasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini digelar di Aula Lantai 6 Kantor Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kamis (25/6/2026). Penilaian ini menjadi bagian dari tahapan lanjutan. Hal tersebut dilakukan setelah Jawa Tengah berhasil lolos tahap penilaian dokumen dan masuk nominasi tingkat nasional. Penilaian PPD Tahun 2026 meliputi empat aspek utama. Keempatnya yakni kinerja pencapaian pembangunan, kualitas dokumen perencanaan, proses penyusunan dokumen perencanaan, serta program unggulan daerah. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembangunan di wilayahnya dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. “Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, seluruh kebijakan pembangunan Jawa Tengah harus selaras dengan arah pembangunan nasional,” terang Ahmad Luthfi di Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kamis (25/6/2026). Karena itu, pihaknya membangun kolaborasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya agar pembangunan berjalan berjenjang, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan Jawa Tengah saat ini difokuskan pada penguatan infrastruktur, ketahanan pangan, peningkatan investasi, dan pengentasan kemiskinan. Termasuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik yang semakin mudah diakses masyarakat. Ahmad Luthfi menambahkan, berbagai capaian pembangunan telah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi terus meningkat, investasi bertambah, angka kemiskinan menurun, serta akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin luas. “Kami ingin memastikan pembangunan tidak hanya menghasilkan angka statistik yang baik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya. Oleh karena itu, seluruh program pembangunan diarahkan untuk secara nyata meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Tengah.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Yusmanto menyampaikan keberhasilan menembus Tahap II PPD 2026 merupakan hasil komitmen bersama. Khususnya komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, partisipatif, dan berbasis data. Inovasi pembangunan yang dikembangkan Bappeda tidak hanya berfokus pada penyusunan dokumen perencanaan. Pihaknya juga memastikan bahwa perencanaan tersebut mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif dan responsif. “Perencanaan pembangunan harus menjadi instrumen untuk menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bappeda terus mendorong inovasi pada seluruh tahapan, mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi,” ujarnya. Ia menjelaskan, pada aspek kinerja pencapaian pembangunan, Jawa Tengah terus menunjukkan berbagai indikator perbaikan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan pangan. Termasuk peningkatan investasi yang mampu membuka banyak lapangan kerja baru. Pada aspek dokumen, Bappeda memastikan seluruh dokumen RPJMD dan RKPD disusun selaras dengan RPJMN maupun Program Strategis Nasional. Dokumen perencanaan tersebut disusun secara terukur, berbasis data, dan memiliki indikator kinerja yang jelas. Selanjutnya, Bappeda juga mengedepankan pendekatan partisipatif melalui pelibatan lintas sektoral dan pemerintah kabupaten/kota. Pemanfaatan teknologi informasi dan prinsip Satu Data Indonesia terus diperkuat guna menghasilkan perencanaan yang akurat. “Partisipasi publik menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Kami terus membuka ruang dialog agar setiap kebijakan yang dirumuskan menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya. Mengenai aspek program unggulan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengembangkan berbagai inovasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Yusmanto menegaskan seluruh program tidak hanya sekadar dirancang untuk menghasilkan output pembangunan semata. “Kami ingin memastikan bahwa setiap program memiliki manfaat terukur dan berkelanjutan. Itulah esensi dari pembangunan yang inklusif,” tegasnya. Melalui pelaksanaan Tahap II ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis mampu menunjukkan capaian inovasi terbaiknya. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan tata kelola pembangunan terbaik di Indonesia.