Mendasarkan Laporan GRK Jawa Tengah 2025 yang disampaikan Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, sektor transportasi menyumbang ±12,56% dari total emisi GRK (atau 18,21% dari kontribusi GRK sektor energi sebesar 69%). Penyumbang emisi GRK transportasi didominasi dari tingginya laju pertumbuhan pengguna kendaraan pribadi. Pertumbuhan kendaraan ini selain menyebabkan semakin tinggi emisi GRK juga menyebabkan kemacetan lalu lintas dan tingginya kecelakaan lalu lintas, dimana pada 2025 mendasarkan data Ditlantas Polda Jateng terdapat ±4.102 orang MD atau hampir setiap 2 jam sekali rata-rata terdapat 1 korban laka MD di Jawa Tengah. Korban laka lantas dimaksud didominasi laki-laki, usia produktif dan pengguna roda 2.
Upaya pengurangan emisi GRK yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di sektor transportasi salah satunya dengan penyediaan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) sejak 2017. Dalam 9 tahun perjalanannya, hingga kini terdapat 7 koridor Trans Jateng yang melayani 5 dari 10 Wilayah Pengembangan yang meliputi 13 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Mendasarkan data Aplikasi AKSARA (Aksi Rendah Karbon Indonesia) dari Bappenas melalui Aksi Mitigasi Reformasi Sistem Transit-BRT Sistem didapatkan penurunan emisi sebesar 43.831,42 ton CO2 equivalen yang mengalami peningkatan dibandingkan capaian 2024 sebesar 40.291,74 ton CO2 equivalen.
Mendasarkan RPJMD Prov. Jateng Tahun 2025-2029, direncanakan 5 koridor baru, sehingga diharapkan pada akhir RPJMD terlayani 7 WP dan 21 Kabupaten/Kota. Hasil survey Dishub. Prov. Jateng pada 2025 sudah melayani rata-rata 10.240.745 penumpang dalam setahun, dimana 53,63% dari responden penumpang Trans Jateng yang disurvey dulunya merupakan pengguna kendaraan pribadi.
Mendasarkan RPJPD Prov. Jateng Tahun 2025 – 2045, terdapat kebijakan inisiasi pemanfaatan teknologi transportasi pada Tahap 2 (2030 – 2034), terdapat potensi percepatan untuk uji coba penggunaan bus listrik beberapa unit pada koridor Trans Jateng yang memiliki load factor tinggi.
Pada awal tahun 2026, BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah menjalin upaya bersama dengan Institue for Esential Services Reform (IESR) yang merupakan Lembaga riset dan advokasi yang berfokus pada isu energi dan lingkungan yang aktif mendorong transformasi menuju sistem energi rendah karbon dan berkelanjutan.
Pada Kamis / 13 Agustus 2026 di gelar diseminasi atau konsultasi publik Studi Masterplan Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum Perotaan Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan seluruh pemangku kebijakan mulai dari unsur praktisi (Masyarakat Transportasi Indonesia), akademisi (Undip, Unnes, Unika), pelaku transportasi (organda dan PT. KAI), pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah) melalui luring dan daring.
Nathan Setyawan selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mewakili Kepala BAPPEDA Provinsi menyampaikan terimakasih atas bantuan IESR dalam memfasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membuat kajian teknokratik sebagai implementasi planning by research and evidence.
Dalam kegiatan dimaksud, Tim IESR diwakili oleh Rahmi Puspita Sari selaku Manajer Mobilitas Berkelanjutan dan Bahan Bakar Bersih dan M. Iqbal Habibi Kamal selaku Analis Transportasi dan Mobilitas Berkelanjutan menyampaikan hasil analisis, temuan serta rekomendasi rencana, strategi dan kebijakan dalam rangka penurunan dekarbonisasi sektor transportasi di Jawa Tengah 2025 – 2045.
Beberapa hal substansi yang disampaikan oleh Tim IESR sebagai berikut :
- 1. Identifikasi pusat-pusat kegiatan ekonomi utama di Jawa Tengah yang menjadi penggerak aktivitas transportasi antarmoda
- 2. Analisis pola dan jenis pergerakan orang antar wilayah pada 10 wilayah aglomerasi untuk mendukung perencanaan transportasi berkelanjutan.
- 3. Evaluasi (kinerja dan manfaat) pelayanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan dan menyusun rute jaringan Bus Rapid Transit (BRT)
- 4. Rumusan rekomendasi strategis untuk memaksimalkan dampak ekonomi dan lingkungan dari pengembangan transportasi umum terintegrasi di Jawa Tengah yang sejalan dengan transisi energi.
Diskusi yang dipandu oleh Sigit Pandu Basuki selaku Perencana Ahli Madya menghasilkan beberapa saran dan masukan secara komprehensif dari semua unsur pemangku kebijakan. Diharapkan Tim IESR dapat mempertimbangkan semua masukan sebagai bahan penyempurnaan laporan akhir yang akan segera diselesaikan sebagai salah satu rujukan dalam perumusan strategi kebijakan perencanaan di sektor transportasi di Jawa Tengah.
Dengan sinergitas dan kolaborasi semua pemangku kebijakan sektor transportais terkait akan didapatkan rencana aksi komprehensif secara tepat dan terukur yang dapat menurunkan emisi GRK secara efektif, efisien, bertahap, konsisten serta berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung tercapainya net zero emission (NZE) di Tahun 2060 atau lebih cepat.
