Semarang — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Bappeda Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pembangunan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD) sebagai strategi pembangunan wilayah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan urbanisasi di masa depan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Plenary Workshop: Inisiasi Implementasi Integrated Transit Development (ITD) di Kawasan Metropolitan Kedungsepur yang digelar di Hotel Tentrem Semarang pada 23 Juni 2026. Forum ini menjadi momentum penting untuk menerjemahkan berbagai kajian perencanaan menuju langkah implementasi konkret pembangunan kawasan transit terpadu di Jawa Tengah. Eni Lestari, S.T., M.T. – Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah membacakan sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan TOD tidak dapat dimaknai hanya sebatas pembangunan infrastruktur transportasi, melainkan harus mampu menghadirkan kemudahan mobilitas masyarakat, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, memperkuat investasi, hingga mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. “Stasiun tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga harus tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan,” tegasnya.
TOD Menjadi Solusi Tantangan Urbanisasi Jawa Tengah
Seiring pertumbuhan penduduk Jawa Tengah yang telah mencapai sekitar 38,2 juta jiwa pada tahun 2025, tantangan pembangunan wilayah semakin kompleks. Urbanisasi yang terus meningkat memicu tekanan terhadap sistem transportasi, tata ruang perkotaan, kebutuhan perumahan, hingga munculnya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dalam konteks tersebut, konsep TOD hadir sebagai solusi yang mengintegrasikan sistem transportasi, tata guna lahan, pengembangan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta inklusi sosial dalam satu kerangka pembangunan terpadu. Selain itu, perkembangan kawasan industri strategis seperti KEK Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Batang semakin memperkuat urgensi pembangunan koridor transportasi publik yang mampu mendukung mobilitas pekerja dan distribusi ekonomi secara efisien.
Peran Strategis Pemerintah Provinsi sebagai Penggerak Kolaborasi
Dalam paparannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan posisi strategis pemerintah provinsi sebagai missing link atau penghubung utama antara kebijakan nasional dengan implementasi daerah dalam pembangunan TOD. Terdapat lima peran strategis yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai:
- Koordinator regional lintas wilayah
- Integrator kebijakan pembangunan pusat dan daerah
- Fasilitator pengembangan kapasitas dan asistensi teknis
- Penghubung investasi dan pengembangan skema pembiayaan
- Koordinator monitoring dan evaluasi implementasi TOD
Peran tersebut menjadi penting mengingat implementasi TOD melibatkan banyak pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, operator transportasi, swasta, akademisi, hingga masyarakat.
Fokus Pengembangan Koridor Tawang – Weleri – Batang
Sebagai langkah awal implementasi, Jawa Tengah mendorong pengembangan Sub-Koridor TOD Tawang – Weleri – Batang sebagai pilot project pembangunan TOD berbasis koridor di Indonesia. Beberapa langkah prioritas yang didorong dalam jangka pendek meliputi: Pengembangan kawasan TOD di Stasiun Tawang melalui integrasi layanan kereta komuter, Trans Jateng, dan transportasi pengumpan lainnya Revitalisasi kawasan Stasiun Weleri dan pengembangan kawasan pasar terpadu Pengembangan pilot project TOD di wilayah Kabupaten Batang sebagai penunjang pertumbuhan industri Perpanjangan layanan kereta komuter hingga koridor Weleri–Batang serta pengembangan rute baru layanan Trans Jateng yang terintegrasi antarwilayah. Langkah tersebut diharapkan menjadi quick win yang mampu menunjukkan bahwa TOD bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kolaborasi Menjadi Kunci Keberhasilan
Keberhasilan implementasi TOD di Jawa Tengah tidak dapat berjalan secara parsial. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) TOD Semarang – Weleri – Batang sebagai wadah koordinasi formal lintas sektor. Kolaborasi ini akan memperkuat sinkronisasi perencanaan, penganggaran, implementasi, hingga monitoring pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator transportasi, dunia usaha, serta mitra pembangunan. Ke depan, Jawa Tengah menargetkan koridor Semarang – Weleri – Batang tidak hanya menjadi koridor transportasi, tetapi berkembang menjadi koridor pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menghubungkan investasi, industri, kawasan perkotaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sebagai institusi perencana pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Jawa Tengah akan terus mendorong integrasi kebijakan, kolaborasi multipihak, serta inovasi pembangunan guna mewujudkan sistem transportasi publik yang berkelanjutan dan mendukung visi Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.