Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng menyelenggarakan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, di Gradhika Bhakti Praja Semarang, Senin (26/5). Dalam penyusunannya, RKPD 2026 tersebut berpedoman pada kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029. Sehingga RKPD 2026 diarahkan dalam rangka “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuturkan, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai wadah bertemunya para pemangku kepentingan, untuk memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jateng Tahun 2026. Dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, ada delapan upaya yang dilakukan.
Pertama, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Kedua, penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan. Ketiga, pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Keempat, penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal. Kelima, pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan. Keenam, penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Ketujuh, peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu. Kedelapan, pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste).
Selanjutnya, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap Perda tentang Air Tanah. Evaluasi terhadap serapan air tanah yang sebelumnya dilakukan setiap satu tahun seklai, nantinya akan dijadikan selama tiga bulan sekali evaluasinya. Hal itu bertujuan agar penyerapan air tanah di Jawa Tengah tidak berlebihan.
“Saya mengimbau kepada para bupati dan wali kota agar bangunan-bangunan yang masuk di wilayah sempadan pantai, untuk bisa digeser di tempat yang lebih representatif. Hal itu lantaran dapat menyebabkan turunnya muka air tanah hingga menyebabkan penurunan muka tanah,” jelas Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan, dalam membangun Jawa Tengah dengan menurunkan angka kemiskinan, tidak bisa dilakukan hanya dengan satu faktor. Akan tetapi harus dilakukan penanganan di beberapa komponen dan dilakukan secara bersama-sama. Sehingga penurunan angka kemiskinan di Jateng dapat berangsur masif dan merata.
Ahmad Luthfi menegaskan, pihaknya akan melakukan sinergitas aglomerasi perekonomian di Jawa Tengah. Sehingga nantinya akan menumbuhkan perekonomian baru di Jawa Tengah. Pihaknya optimistis bahwa nantinya program tersebut akan menjadi role model dalam upaya peningkatan perekonomian daerah.
Ia menambahkan, nantinya program tersebut akan dilakukan bersama para bupati wali kota di setiap eks karisidenan. Mulai dari Eks Karisidenan Surakarta, Semarang, Pekalongan, Banyumas, Kedu hingga Pati.
“Jadi aglomerasi perekonomian ini kita lakukan dengan cara menarik investor dan menarik investasi di wilayah kita. Dalam membangun Jawa Tengah kita sebagai pejabat publik harus mempunyai kebersamaan, saya hanya meminta bupati wali kota untuk memberikan pengabdian tanpa batas untuk masyarakat Jawa Tengah,” tegasnya.
Ahmad Luthfi menyampaikan, RKPD 2026 ini bermaksud untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2026. Termasuk menetapkan program prioritas dalam rangka mencapai target rancangan RPJMD 2025-2029, dan rancangan RPJPD 2025-2045.
“Ini merupakan bentuk kepedulian kita, dalam rangka mengeksplorasi pembangunan di Jawa Tengah khususnya untuk masyarakat. Karena untuk membangun Jawa Tengah tidak ada namanya ego sektoral, untuk Jawa Tengah tidak ada siapa the number one, kita semua bersama-sama. Bupati wali kota mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan dalam menjaga dan menyejahterakan masyarakat. Tidak ada membeda-bedakan itu tugasnya pemerintah pusat, provinsi, camat, atau lurah, akan tetapi kita harus hadir dan selalu ada untuk masyarakat demi kemajuan pembangunan Jawa Tengah,” papar Ahmad Luthfi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Jateng, Harso Susilo menekankan pentingnya kolaborasi seluruh kepala daerah agar arah pembangunan berjalan bersamaan.
“Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ini untuk menyatukan persepsi semuanya. Jadi semuanya satu visi misi para bupati/wali kota. Sehingga mereka juga mengalokasikan rencana-rencana dan kebijakan untuk berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan Jawa Tengah,” ujarnya di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang.
Menurut Harso, fokus pembangunan tahun ini adalah sektor infrastruktur dan irigasi. Infrastruktur yang dimaksud tidak hanya terbatas pada jalan, tetapi juga meliputi sektor pendidikan dan pertanian.
“Untuk infrastruktur tahun ini sama semua langkahnya. Insyaallah dengan RKPD-nya masing-masing kita kawal juga untuk mewujudkan penumpu pangan kita, sampai dengan nantinya 2029,”