BREBES – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat terus berkomitmen memperkuat integrasi pembangunan di wilayah perbatasan. Sinergitas pembangunan wilayah perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah mutlak diperlukan untuk mengurangi ketimpangan di wilayah tersebut. Kontribusi seluruh pihak secara bersinergi, diharapkan akan dapat memberikan hasil nyata untuk terwujudnya pembangunan seluruh sektor di wilayah perbatasan. Hal ini ditegaskan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2026 yang digelar pada Selasa, 5 Mei 2026, bertempat di Gedung Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes.
Kegiatan ini menjadi wadah krusial untuk mensinkronkan program kerja antarprovinsi guna memastikan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan berjalan selaras.
Kolaborasi Lintas Wilayah dan Sektor
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain:
- Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
- Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat (hadir secara daring);
- Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Jawa Tengah (mewakili Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah);
- Perwakilan OPD dari kedua provinsi, Sekretariat Kunci Bersama, serta delegasi dari Kabupaten Brebes, ,Kota Banjar, Cilacap, Pangandaran, Kuningan, Cirebon, dan Ciamis.
Pembahasan dibagi ke dalam tiga desk utama, yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
Evaluasi Anggaran 2026 dan Proyeksi 2027
Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat dinamika dalam alokasi anggaran akibat adanya efisiensi. Untuk tahun anggaran 2026, Provinsi Jawa Tengah mengusulkan 61 rencana kerja dengan total anggaran Rp225,7 miliar, di mana 46 kegiatan telah terakomodasi dalam APBD senilai Rp11,07 miliar. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat menganggarkan 30 rencana kerja senilai Rp28,7 miliar dari total 85 usulan yang masuk.
Menatap tahun 2027, semangat kolaborasi semakin meningkat dengan munculnya 166 usulan rencana kerja dari 33 OPD kedua provinsi yang mencakup 18 ruang lingkup kerja sama. Rinciannya meliputi:
- Jawa Tengah: 77 usulan kegiatan dengan total usulan anggaran Rp18,5 miliar.
- Jawa Barat: 88 usulan kegiatan dengan total usulan anggaran Rp212,5 miliar.
Isu Strategis dan Rencana Tindak Lanjut
Dalam pertemuan tersebut, diidentifikasi beberapa tantangan, termasuk masa berlaku Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada beberapa sektor yang telah berakhir. Sebagai tindak lanjut, Bappeda mendorong Biro Pemerintahan, Otda, dan Kerjasama untuk memfasilitasi pembaruan PKS antar-Dinas.
Selain itu, OPD didorong untuk mencari sumber pendanaan alternatif agar komitmen pembangunan di kawasan perbatasan tetap menjadi prioritas meskipun terdapat keterbatasan anggaran.
Dengan adanya sinkronisasi ini, diharapkan pembangunan di wilayah perbatasan bukan lagi menjadi “halaman belakang”, melainkan menjadi beranda depan yang maju bagi Provinsi Jawa Tengah maupun Jawa Barat.
