Boyolali – Perhutanan Sosial digadang-gadang menjadi salah satu program pengungkit pulihnya kembali pertumbuhan ekonomi pada tingkat tapak. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 83 Tahun 2016. dijelaskan bahwa Perhutanan Sosial (PS) merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat/hutan hak yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat dan Kemitraan Kehutanan.

Pada Kamis, 18 Maret 2021 diadakan acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial skema IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) di Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan ini hadir  Kabag Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM Sekretariat Daerah Prov. Jateng, perwakilan dari BAPPEDA, perwakilan CDK III, dan perwakilan DLHK Provinsi Jawa Tengah.

Kelompok Tani Hutan atau KTH Wono Lestari 2 berada di Desa Wonoharjo, Kec. Kemusu, Kab. Boyolali yang masuk di kawasan hutan produksi terbatas di wilayah kerja Perum Perhutani RPH Rejo Sari BKPH Karang Winong KPH Telawa. Petani di KTH Wono Lestari 2 memiliki izin dengan skema IPHPS yang turun sejak tahun 2017 dengan anggota 345 KK. Luas wilayah KTH ini sebesar 400 Ha dengan lahan efektif sejumlah 334 Ha (64 Ha berupa jalan, pengairan, sungai, dll).

KTH Wono Lestari 2 ini merupakan salah satu KTH yang cukup berhasil dalam program Perhutanan Sosial dengan 5 KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang komoditas utamanya yaitu kayu putih, jagung, bambu, ternak, dan minyak kayu putih.

Diperlukan dukungan lintas sektor oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali untuk mengatasi permasalahn yang dihadapi seperti peningkatan jumlah bibik kayu putih, adanya hama tikus dan penyakit putih pada tanaman jagung (penyakit bulai (bule)), dan peningkatan kapasitas sarana pengolahan minyak kayu putih, serta akses jalan untuk mempermudah petani dalam mengangkut hasil panen.

Program Perhutanan Sosial diyakini sebagai salah satu instrumen penting yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi angka pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan sesuai tagline “Hutan Subur, Rakyat Makmur!”

Oleh : Ria E

 

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *