SEMARANG, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, yang dirangkaikan dengan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat luas, yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, pada Jumat (6/2/2026).
Kegiatan tahunan ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dari daerah dan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan provinsi, sekaligus menjadi wahana dialog terbuka antara pemerintah dan publik. Prioritas utama pembahasan tahun ini mencakup penguatan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, serta penyiapan strategi pembangunan berkelanjutan di Jawa Tengah.
Dalam sambutannya melalui media daring, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan titik temu aspirasi rakyat dan kebijakan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ia menekankan bahwa perencanaan yang inklusif dan partisipatif adalah fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif serta pembangunan yang berkelanjutan.
“Musrenbang 2026 dan konsultasi publik RKPD 2027 ini adalah bentuk komitmen kami untuk mendengar langsung suara masyarakat. Pembangunan yang kita rencanakan harus menjawab kebutuhan nyata rakyat Jawa Tengah. Mulai dari pengembangan ekonomi lokal, perluasan kesempatan kerja, hingga peningkatan kualitas layanan sosial,” terang Ahmad Luthfi di Kabupaten Tegal saat meninjau bencana tanah gerak, Jumat (6/2/2026).
Lanjutnya, menguatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah menjadi salah satu latar belakang strategis penyusunan RKPD 2027. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 tercatat 5,37 persen secara year–on–year (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Capaian itu menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa. Lebih menggembirakan lagi, pertumbuhan tersebut juga beriringan dengan penurunan angka kemiskinan dan perbaikan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi capaian ekonomi tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mendorong agar momentum positif ini terus dijaga dan diarahkan kepada program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya penguatan upaya penurunan angka kemiskinan yang saat ini menunjukkan tren penurunan, sekaligus penguatan sektor pendidikan dan inklusi sosial.
“Pertumbuhan ekonomi yang kita capai harus benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita harus memastikan anggaran pembangunan diarahkan kepada pengentasan kemiskinan, pengembangan keterampilan masyarakat, serta penguatan akses layanan dasar, termasuk bagi kelompok rentan seperti disabilitas dan masyarakat miskin,” tegas Taj Yasin Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang.
Menurut Wagub Jateng yang akrab disapa Gus Yasin, koordinasi antar pihak yakni pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan pemerataan hasil pertumbuhan. Ia juga menekankan pentingnya revitalisasi sektor pendidikan dan pasar kerja agar sumber daya manusia Jawa Tengah semakin kompetitif.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo, dalam paparannya menyampaikan bahwa forum Musrenbang Provinsi menjadi ruang strategis untuk menyinergikan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Dokumen Rancangan Awal RKPD 2027 dirancang berdasarkan data valid, isu strategis daerah, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun dari berbagai lini.
“Analisis perkembangan ekonomi, sosial, dan data statistik menjadi dasar penyusunan kebijakan. Kita mengidentifikasi arah pembangunan strategis Jawa Tengah menuju 2027 dengan fokus pada penguatan ekonomi inklusif, pengembangan potensi lokal, peningkatan kualitas SDM, serta adaptasi terhadap tantangan global,” papar Harso Susilo usai acara, pada Jumat (6/2/2026).
Menurut Harso, penyusunan RKPD 2027 akan mengakomodasi berbagai masukan strategis yang berasal dari konsultasi publik ini, sehingga hasilnya bukan hanya berbasis kebijakan teknis, tetapi juga aspiratif serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Selain itu, paparan data menunjukkan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi didukung oleh berbagai sektor, termasuk manufaktur, perdagangan, jasa akomodasi, dan konsumsi rumah tangga, yang semuanya mencerminkan aktivitas masyarakat yang tumbuh positif. Meski begitu, pemerintah daerah tetap mewaspadai tantangan seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengurangan kesenjangan sosial sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan.
Dalam penutupan acara tersebut, diwarnai serangkaian dialog dan masukan dari berbagai komunitas dan pemangku kepentingan, yang diharapkan dapat memperkaya substansi perencanaan pembangunan selanjutnya. Forum ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan Jawa Tengah adalah proses bersama, di mana melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan visi Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing.
