Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Selasa (28/4/2026). Musrenbang kali ini berfokus pada pariwisata berkelanjutan dan ekonomi Syariah, dimana kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional melalui aspirasi masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan wadah penting untuk menghimpun berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga masyarakat di tingkat desa.
“Forum ini sangat strategis sebagai sarana untuk menyelaraskan partisipasi masyarakat, baik yang disampaikan melalui DPRD maupun langsung dari masyarakat. Semua masukan ini akan kita tampung sebagai acuan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2027,” terangnya di Semarang, kemarin.
Wagub Jateng yang akrab disapa Gus Yasin menjelaskan, tema pembangunan Jawa Tengah Tahun 2027 difokuskan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi Syariah. Sektor tersebut digadang-gadang sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi Jateng. Menurutnya, konsep pariwisata tidak lagi terbatas pada destinasi wisata semata, tetapi juga mencakup sektor industri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ke depan, kawasan industri juga menjadi bagian dari pariwisata yang kita kembangkan. Ini untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan inklusif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Taj Yasin menyampaikan sejumlah capaian pembangunan Jawa Tengah yang menjadi modal penting untuk melangkah ke depan. Indeks reformasi birokrasi yang telah mencapai 94,06; Indeks demokrasi berada di angka 85,84; Serta pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,37 persen, nilai itu melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,39 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,32 persen.
Meski demikian, Gus Yasin mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan ke depan.
“Masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Kolaborasi dari tingkat provinsi hingga desa sangat diperlukan agar pembangunan berjalan optimal dan merata,” tegasnya.
Dalam mendukung tema pembangunan tersebut, Pemprov Jateng merancang berbagai program strategis, di antaranya pengembangan 1.000 desa wisata, pelatihan bagi 1.000 konten kreator, peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata, serta penyelenggaraan event budaya dan sport tourism. Selain itu, penguatan ekonomi syariah juga dilakukan melalui pengembangan wisata ramah muslim dan pemberian sertifikasi halal bagi ratusan ribu pelaku usaha.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi antara visi misi kepala daerah dengan program prioritas nasional. Ia mengingatkan bahwa tantangan global harus direspons dengan kebijakan yang adaptif dan inovatif.
“Kita punya dua pilihan, terus berkutat dalam masalah atau mengubah masalah menjadi peluang. Tantangan global harus kita jadikan momentum untuk memperkuat kemandirian daerah, baik dalam pangan, energi, maupun ekonomi,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Jawa Tengah yang dinilai telah mampu menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional. Namun, ia mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
“Tidak bisa lagi hanya mengandalkan APBN dan APBD. Harus ada inovasi pembiayaan, efisiensi belanja, serta pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah, Yusmanto, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa hasil Musrenbang akan menjadi dasar penyusunan RKPD 2027 yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Seluruh masukan yang dihimpun dalam Musrenbang ini akan kami olah secara komprehensif untuk memastikan perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Yusmanto juga menambahkan, pendekatan perencanaan tahun ini menitikberatkan pada integrasi antar sektor serta penguatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dengan demikian, program yang disusun tidak hanya responsif terhadap isu aktual, tetapi juga mampu menjawab tantangan jangka panjang.
“Melalui Musrenbang ini, kami (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, RED) optimistis dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Termasuk sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, yang diharapkan menjadi kunci utama dalam mewujudkan Jawa Tengah yang semakin maju dan sejahtera