Jakarta, 11 Mei 2023, Musrenbangnas Desk Klinik SDGs pada tahun 2023 dilaksanakan secara daring dan luring (hybrid) di Ruang Rapat SS-1 Kantor Kementerian PPN/Bappenas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Bappeda Provinsi Jawa Tengah mengikuti Desk Klinik SDGs tersebut pada pelaksanaan hari ke-tujuh (Kamis, 11 Mei 2023) pada sesi kedua bersama dengan Provinsi Kalimantan Barat.
Desk Klinik SDGs dilaksanakan untuk berdiskusi terkait pelaksanaan pencapaian RAD SDGs di wilayahnya masing-masing. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Gantjang Amanullah, M.A selaku Manajer Monitoring dan Evaluasi Sekretariat Nasional SDGs Indonesia dan kemudian dilanjutkan pemaparan oleh Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Jawa Tengah memaparkan terkait dengan overview progres pencapaian SDGs, capaian tujuan yang paling baik dan tujuan memerlukan perhatian khusus, upaya penyelesaian permasalahan dan tantangan, proses dan mekanisme pemantauan/evaluasi SDGs, partisipasi keterlibatan pemangku kepentingan, dan kesimpulan dan rekomendasi.
Pemaparan pelaksanaan pencapaian RAD SDGs Provinsi Jawa Tengah disampaikan oleh Bapak Drs. Edi Wahyono, M.Si selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi Jawa Tengah mewakili Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Dalam paparannya beliau menjelaskan beberapa poin penting terkait dengan capaian SDGs Jawa Tengah Tahun 2021, praktik baik pelaksanaan SDGs di Jawa Tengah salah satunya yaitu bauran energi terbarukan (melalui Inovasi Jateng Solar Province).
Bapak Edi mengatakan bahwa beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SDGs terkait dengan Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan pada indikator 1.2.1* Persentase Penduduk Di Bawah Garis Kemiskinan yaitu dinamika perubahan regulasi/kebijakan sehingga memerlukan penyesuaian terhadap struktur organisasi dan koordinasi lintas sektor, peningkatan motivasi kepada masyarakat miskin untuk merubah pola pikir agar memiliki kemauan dan kemampuan berdaya, dan mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dalam penanggulangan kemiskinan termasuk mengoptimalkan verifikasi & validasi basis data DTKS.
Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan pada indikator 1.2.1* Persentase Penduduk Di Bawah Garis Kemiskinan adalah 1 OPD 1 Desa Dampingan (merupakan Program Maju Bareng untuk Penanggulangan Kemiskinan) dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem melalui beberapa tahap yaitu menentukan locus intervensi (locus ditentukan secara berjenjang) dan mendesain program intervensi (berbasis karakteristik kemiskinan). Pada tahun 2023, percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dilakukan di 17 kabupaten prioritas yang angka kemiskinannya di atas Provinsi dan di atas Nasional.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah membentuk forum non state actor guna mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan non pemerintah dalam pencapaian SDGs di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dilakukan juga kerjasama riset dengan Universitas Diponegoro terkait instrumentasi dan standarisasi pengukuran SDGs.
