Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merumuskan empat bidang program sebagai prioritas di tahun 2023. Keempat prioritas tersebut sejalan dengan visi dan misi BKKBN yakni menciptakan keluarga berkualitas serta menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang.
Keempat program prioritas terdiri dari percepatan penurunan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, optimalisasi kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), dan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) dirumuskan dalam Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran Program Bangga Kencana (e-Koren) II untuk perencanaan Tahun Anggaran (TA) 2023.
Kegiatan dibuka Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) Senin malam (26/09/2022), bertepatan dengan peringatan Hari Kontrasepsi Dunia (World Contraception Day) dan berlangsung secara hybrid serta dipusatkan di Denpasar, Provinsi Bali.

Dalam acara ini, BKKBN menyusun rancangan kegiatan sekaligus rancangan distribusi pagu anggaran yang menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo sebagai fokus Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024.

Dukungan APBN tahun anggaran 2023 dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung upaya percepatan penurunan stunting, upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penyediaan data dan informasi, optimalisasi Kampung KB, serta kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian berbagai indikator rencana strategis BKKBN.

Dengan diterbitkanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melibatkan BKKBN tidak hanya dalam hal koordinasi dan fasilitasi tetapi juga penyediaan data. Inpres ini menyebutkan bahwa BKKBN wajib melakukan pendataan dan di miskin ekstrem juga mewajibkan, menugaskan bahwa data sebagai back bone untuk kemiskinan ekstrem adalah dari BKKBN.

Fokus anggaran stunting menurut akan diprioritaskan di 12 provinsi, yakni NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Aceh. Lalu, ada lima provinsi yang prioritas karena jumlah penduduk yang besar terdiri dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara.

BKKBN telah menetapkan arah kebijakan tahun 2023 mendatang yang berfokus pada percepatan penurunan kematian ibu dan percepatan penurunan stunting. Selain fokus pada penyusunan program dan anggaran TA. 2023, para peserta Koren II ini juga harus memperhatikan proses perencanaan DAK Fisik Sub Bidang KB dan BOKB untuk Tahun 2023. Serta juga turut melakukan monitoring/pemantauan dan evaluasi terhadap realiasi DAK baik fisik maupun non fisik (BOKB)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Skip to content