Penanganan garam konsumsi tidak beryodium untuk mendukung penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) di Jawa Tengah menunjukkan kemajuan yang nyata; Kemajuan dimaksud dilihat dari:(a) peran OPD Provinsi terkait pelaksanaan strategi penanganan garam konsumsi tidak beryodium: pembinaan pengawasan IKM Garam Beryodium dan distributor, Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan penegakan hukum (pemberian peringatan); (b) kondisi garam konsumsi yang beredar di Jawa Tengah, 76% berkandungan yodium sesuai SNI;
            Pelaksanaan Tiga Pilar Strategi (Pendayagunaan Produsen dan Asosiasi, Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan Gerakan Bebas Garam Konsumsi Tidak Beryodium, serta Penegakan Hukum) penanganan garam konsumsi tidak beryodium di Jawa Tengah telah menunjukkan hasil yang efektif dan efisien. Kunci yang turut mendukung keberhasilan pelaksanaan strategi tersebut adalah komitmen dan kosistensi;
Salah satu upaya telah dikembangkan untuk mendorong pelaksanaan Tiga Pilar Strategi dimaksud adalah Bantuan Keuangan Dalam Rangka Penanggulangan Gaky Melalui Penanganan Garam Konsumsi Tidak Beryodium Di Jawa Tengah, difasilitasi Bappeda Prov Jateng (telah dilaksanakan sejak tahun 2015). Pada tahun 2019, kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi:

TAHUN 2019 TARGET SASARAN  
Kegiatan :

(1)Pembentukan Tim PMG Desa/Kel;

(2)Pelatihan Pemeriksaan GarKons Beryod bg Tim PMG Desa/Kel;

(3)Pemeriksaan GarKons Beryod di RT/warung/kios Desa/Kel;

(4)Pengadaan MiniLab Tetrasi &/atau Bahan Penolong;

(5)Rapat Koord Tim GAKY Kab/Kota.

Ketersediaan garam konsumsi beryodium sesuai standar SNI bagi rumah tangga Jateng, melalui:

(1) Masyarakat memiliki informasi cukup tentang garam yang dikonsumsi;

(2) Masyarakat melakukan aksi tanggap garam konsumsi tidak beryodium.

(3) Melindungi masyarakat dari mengkonsumsi garam tidak beryodium sebagai upaya penanggulangan GAKY;

Sasaran :

35 (tiga puluh lima) kab/kota

 
  • Permasalahan: berdasarkan hasil pemeriksaan (uji) kandungan yodium dalam garam konsumsi yang beredar; masih ditemukan 24,7% garam konsumsi tidak beryodium sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Sementara itu, capaian rumah tangga yang mengkonsumsi garam sebagaimana data Penelusuran Status Gizi (PSG-Dinkes Prov Jateng, tahun 2018) sebesar 96,7%. Hal itu mengandung pemahaman bahwa, dari 96,7% rumah tangga di Jawa Tengah yang mengkonsumsi garam, 24,7%nya telah mengkonsumsi garam dengan kandungan yodium kurang dari 30 ppm. Dengan demikian, berarti masih terdapat potensi GAKY di Jawa Tengah sebagai akibat perembesan konsumsi garam tidak beryodium oleh penduduk di Jawa Tengah.Secara umum, sebagai penyebab masih beredarnya garam konsumsi tidak beryodium adalah (1) belum optimalnya tindakan hukum dari Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap produksi dan peredaran garam konsumsi tidak sesuai ketentuan SNI; (2) kepedulian IKM garam beryodium dan penyalur masih sangat rendah.
  • Rencana Tindak Lanjut:
  1. Merumuskan rencana transformasi pelaksanaan bantuan keuangan Penanggulangan Masalah Gizi (PMG) untuk penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) menuju upaya Pencegahan Stunting, dengan sasaran rumah tangga dengan 1.000 HPK;
  2. Pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan, Bantuan Keuangan Pemerintah Desa serta sumber pendanaan lainnya untuk mendukung penanggulangan GAKY dan pencegahan stunting;
  3. Meningkatkan kapasitas monitoring-pembinaan (dari SNI ke MD/Ijin Edar), pengawasan dan penegakkan hukum terhadap proses produksi dan distribusi produk garam konsumsi tidak beryodium di Jawa Tenga
  4. Peran OPD teknis terkait (Disperindag, Dinkes dan Dispermades) diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam melakukan penanganan garam konsumsi tidak beryodium dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi mikro utamanya bagi rumah tangga;
  5. Rencana kegiatan bankeu tahun 2020 meliputi:
    • Pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting di Kab/Kota è Pergub Jateng No 34 Tahun 2019 ttg Percepatan Pencegahan Stunting;
    • Pendataan pengidentifikasian: ibu hamil, BADUTA, BALITA dgn kondisi stunting, remaja pra konsepsi;
    • Pengadaan alat deteksi dini anemia;
    • Komunikasi Cegah Stunting mell pemberdayaan kelompok kecil desa/kel; è publikasi pengembangan pesan (komunikasi) publik utk perubahan perilaku.

Petunjuk teknis akan disampaikan melalui rapat koordinasi antara Provinsi dan 35 Kab/Kota yang akan diselenggarakan pada Januari 2020.

 

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *