Salatiga 11 November 2019, Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Kemiskinan adalah

ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Menurut BPS (2018), jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah pada September 2017 mencapai 4.197,49 juta orang (12,23 persen) berkurang sebesar 253,23 ribu orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2017 yang tercatat sebesar 4.450,72 juta orang (13,01 persen). Garis kemiskinan pada September 2017 sebesar Rp 338.815.

Kemiskinan ini terjadi karena banyak faktor, mulai dari masalah budaya, minimnya keterampilan, kurangnya infrastruktur, langkanya kesempatan kerja dsb. Berdasarkan Survai Angkatan Kerja Nasional (Sakernas 2018), angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 2017 mencapai 18,01 juta, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) nya sebesar 69,11 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah sebesar 4,57 persen. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2017 sebesar 17,19 juta orang. Sektor 1 (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan) masih merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, sebanyak 4,32 juta orang (25,16 persen), sementara sektor 4 (listrik, gas, dan air) paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu hanya menyerap 0,04 juta orang pekerja (0,28 persen).

Dari data sekilas tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, di antaranya, yakni: 1). Mengarahkan kembali orientasi pembangunan yang bersifat menyeluruh, terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia, alam, lingkungan, sosial, budaya, politik dan kewilayahan; dan 2). Mengerahkan segenap potensi masyarakat Jawa Tengah yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, teknologi dan informasi untuk ditularkan kepada masyarakat, terutama di perdesaan.

Dengan kata lain, pembangunan Jawa Tengah sudah semestinya dikembangkan menjadi sebuah konsep yang menyeluruh (holistic) dan terpadu (integrated) dalam batasan lingkup spasial sebuah provinsi. Untuk dapat mewujudkan sebuah program pembangunan yang holistic dan integrated tersebut maka diperlukan adanya komitmen dari segenap unsur pemerintah provinsi untuk bekerjasama lintas sektor dan memberikan kontribusi pada suatu common pool of resources (sumber daya bersama).

Pentingnya pendekatan budaya juga didasarkan oleh kenyataan, yakni banyak contoh kasus sebuah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang luar biasa, namun karena nilai-nilai budaya masyarakatnya tidak mendukung, maka potensi itu tinggal potensi saja, bahkan kemudian dimanfaatkan oleh orang luar. Sebaliknya sebuah wilayah yang tidak memiliki potensi sumberdaya alam, namun karena didukung oleh nilai-nilai budaya, maka desa tersebut dapat berkembang cepat. Kesemuanya dapat diketahui jika ada riset yang kuat dan serius.

Ekonomi kreatif secara perlahan akan menggantikan peran komoditas dan sumber daya alam sebagai penyokong perekonomian Indonesia. Industri kreatif merupakan salah satu pilar dalam membangun ekonomi nasional, karena mampu menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing di era globalisasi, sekaligus menyejahterakan masyarakat, yang membuatnya dipandang sangat strategis. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif yaitu: Kreativitas, Inovasi dan Penemuan.

Perkembangan ekonomi kreatif menunjukkan gambaran yang positif karena pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan di atas rata- rata, menyerap banyak tenaga kerja, dan aktivitas ekspor industri ini pun baik. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia adalah kualitas SDM yang terus berkembang dan didominasi anak muda ditambah kemampuan SDM yang bisa menggabungkan budaya dengan seni.

Industri Kreatif telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia baik ditinjau dari kontribusi terhadap Nilai Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Ketenagakerjaan, dan Aktivitas Perusahaan. Dengan demikian Industri kreatif merupakan salah satu solusi kreatif bagi Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk lebih meningkatkan kontribusi Industri Kreatif terhadap perekonomian dimasa yang akan datang sehingga secara signifikan dapat menurunkan angka kemiskinan, hendaknya Pemerintah lebih berperan aktif untuk mengembangkan Industri Kreatif. Langkah awal yang perlu dilakukan Pemerintah yaitu Pemetaan & sosialisasi kepada masyarakat mengenai kriteria dan identifikasi industri kreatif, serta bagaimana melindungi hasil karya mereka. Langkah kedua adalah penetapan target kontribusi sektor industri kreatif terhadap perekonomian. Langkah ketiga adalah kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah serta Pelaku Industri, sehingga akan melahirkan komunitas-komunitas masyarakat kreatif baru, namun dengan tetap memperhatikan keunggulan dan keunikan masing-masing daerah.

Materi Rapat Klik http://bit.ly/2NYGCm4

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *