- Pernyataan Visi: “Profesional, Partisipatif dan Inovatif guna Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan”
- Pernyataan Misi: Guna mewujudkan visi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan misi sebagai berikut:
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM;
- Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien;
- Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi;
- Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan;
- Tujuan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:
- Menciptakan SDM yang semakin berkualitas;
- Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstan-darisasi dan terdokumentasi dengan baik;
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi peren-canaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
- Sasaran. Sebagai penjabaran dari misi Bappeda Provinsi Jawa Tengah, maka sasaran yang hendak dicapai dalam periode waktu 2008-2013 adalah sebagai berikut :
- Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi;
- Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan peker-jaan;
- Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran;
- Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (realtime) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 47 Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan perencanaan;
- Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;pembangunan nasional dan kabupaten/kota;
- Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
- Kebijakan dan Strategi
- Kebijakan pembangunan diarahkan pada :
- Meningkatkan kerjasama dan sinergitas perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- Penilaian SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman penugasan.Meningkatkan kompetensi perencanaan bagi seluruh PNS
- Penyelenggaraan rapat koor-dinasi pengen-dalian kegiatan internal;
- Inventarisasi dan pendaya-gunaan serta pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana kantor;
- Meningkatkan kualitas SDM, sarpras dan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah berbasis teknologi informasi;
- Pengembangan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi perencanaan pembangunan daerah yang informatif, menarik, serta mudah diakses masyarakat.
- Meningkatkan kualitas manajemen database untuk perencanaan pembangunan daerah.
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan;
- Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- Meningkatan kualitas pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
- Strategi yang diambil guna mencapai sasaran adalah :
- Peningkatan keikutsertaan pegawai dalam diklat;
- Penataan SDM pegawai sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan;
- Peningkatan formasi jabatan fungsional perencana;
- Peningkatan perencanaan dan pengendalian kegiatan sesuai waktu yang telah ditetapkan
- Peningkatan manajemen dan pola kerja yang efektif;
- Peningkatan prasarana dan sarana kantor yang mendukung kinerja pegawai;
- Pemanfaatan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui optimalisasi SDM dan sarana IT;
- Optimalisasi sistem pengelolaan informasi dan dokume-tasi perencanaan pembangunan daerah;
- Peningkatan pengelolaan dan ketersediaan database perencanaan pembangunan daerah;
- Peningkatan kerja-sama dengan lembaga penyedia data dan informasi;
- Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan Pusat, Kabu-paten/Kota dan para pemangku kepentingan melalui fasilitasi dan koordinasi intensif;
- Peningkatan partisi-pasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan melalui forum perencanaan (musrenbang) dan pemanfaatan sistem informasi perencanaan secara on line;
- Peningkatan koordinasi pengendalian dan pelaporan pelak-sanaan pembangu-nan daerah;
- Peningkatan pemanfaatan sistem informasi pengendalian pembangunan dae-rah secara on line;
- Peningkatan kualitas analisis hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.
- Kebijakan pembangunan diarahkan pada :