Kegiatan Kajian Strategis yang dikoordinasi oleh Bidang Risbang Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan mengelar diskusi tentang “Dampak Covid 19 terhadap Kondisi Ekonomi dan Postur APBD Jawa Tengah 2020” di lantai 6 Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah, Jumat (17/04/2020).
Para pakar ekonomi di Jawa Tengah memprediksi, angka kemiskinan dan pengangguran akan meningkat dan perlu memperoleh perhatian paska pemulihan dampak Covid 19. Dimana kondisi perekonomian di Jawa Tengah menjadi salah satu sektor yang terdampak dari persebaran Covid 19 di provinsi tersebut. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang ditarget 5,7 – 6 persen sangat sulit tercapai.

Guru Besar Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijopranoto Profesor Andreas Lako menyampaikan prediksi dari sisi permintaan, ekonomi Jateng akan merosot pada kisaran 40 – 70 persen. Sisi penawaran dari sektor bisnis pun merosot sebesar 40-60 persen.
“Postur APBD Jawa Tengah akan mengalami perubahan dengan defisit pendapatan dan belanja sebesar 15 hingga 30 persen. Sangat mungkin ekonomi hanya bertumbuh 1,9-3,9 persen dengan asumsi, Covid berlangsung pada Februari – Juni 2020,” katanya.
Prof Lako, demikian dia disapa, merekomendasikan agar dilakukan revisi APBD 2020, serta melakukan akselerasi APBD 2021 sebagai upaya pemulihan ekonomi, melalui sisi permintaan dan penawaran (demand side dan supply side).
Pada pemaparannya, Prof Lako juga menyampaikan prediksi tren kasus positif Covid 19 yang berfluktuasi pada pertengahan April, yakni 12-16 April 2020. Menurutnya, Jateng akan pulih lebih awal pada pertengahan Mei 2020 dibanding nasional (Juni 2020) dan global (Juni-Juli 2020), apabila arus mudik – balik bisa dikendalikan, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat dilaksanakan secara efektif. “Dampak negatif Covid 19 terhadap perekonomian di Jateng tidak seberat nasional,” ungkapnya.
Hal senada juga dikemukakan Prof Daniel D Kameo PhD dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga yang memperkirakan daerah akan mengalami dua bentuk shock dari sisi penerimaan daerah. Yakni, dari dana transfer pusat (DAU, DAK, Dana Desa, dan lainnya akan mengalami pengurangan), serta penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut pakar ekonomi pembangunan tersebut, sebagai implikasinya, Jateng perlu untuk menyesuaikan rencana belanja dengan memprioritaskan pada, aspek kesehatan, bantuan sosial masyarakat terdampak Covid 19, membantu UMKM untuk mengurangi PHK serta mencegah kebangkrutan.
Prof Kameo mengingatkan kembali prioritas belanja daerah sesuai dengan arahan Menteri Keuangan terkait safety net, yakni pemotongan belanja pegawai, meliputi tunjangan kinerja, perjalanan dinas, honor pelatihan, yang dipotong antara 50 – 70 persen.
Selain itu, juga perlu untuk dilakukan pemotongan belanja barang, sewa, serta barang habis pakai. “Pada belanja modal, jika terlanjur kontrak, perlu dilakukan renegosiasi atau perpanjangan kontrak antara 18 – 20 bulan,” urainya.
Sebagai bentuk prioritas jangka pendek, Prof Kameo merekomendasikan agar pemerintah memberikan stimulus kepada pelaku ekonomi untuk produksi pertanian bahan makanan, peternakan, dan perikanan berupa kredit usaha, kelonggaran cicilan, serta ketersediaan input, dan jaminan harga produk.
Selain itu, stimulus juga diusulkan kepada industri pengolahan bahan makanan dan rantai pasoknya, berupa kredit usaha, ketersediaan dan kemudahan memperoleh bahan baku, serta jaminan harga produk. “Hal lain yang perlu memperoleh perhatian adalah menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang kehilangan PHK dengan penciptaan kesempatan kerja melalui padat karya dari proyek pembangunan fisik,” lanjutnya.
Sedangkan pakar ekonomi Undip Akhmad Syakir Kurnia PhD memprediksi proyeksi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2020 merosot pada angka 4,6 persen yang turun dari angka 5,41 persen di tahun 2019. Kendati demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dari angka nasional yang berkisar pada 4,4 persen.
Syakir juga mengingatkan jika PAD tertinggi Jawa Tengah adalah sektor pajak, yakni 82,7 persen atau sekitar Rp 11,9 triliun. “Pertumbuhan ekonomi akan mengalami pelambatan dengan proyeksi pada tahun 2021 sekitar 4,1 hingga 4,5 persen pada tahun 2021, yang jauh lebih rendah dari tahun 2019 sebesar 5,41 persen,” pungkasnya. (Tim PPID Bappeda Jateng)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *