RAPAT MONITORING DAN EVALUASI SEMESTER I TAHUN 2018 RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG)

Pembangunan pangan dan gizi merupakan rangkaian aktivitas pembangunan mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi sampai pada aspek pemanfaatan yang kualitasnya ditunjukkan oleh status gizi. Untuk meningkatkan efektifitas pembangunan pangan dan gizi maka diperlukan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya pasal 63 ayat (3) yang menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) Tahun”. Rencana aksi ini juga merupakan upaya melaksanakan Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Presiden No.42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Khusus Peraturan Presiden No.42 tahun 2013 adalah merupakan upaya khusus penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinir untuk Percepatan Perbaikan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015–2019 juga menegaskan pentingnya percepatan perbaikan gizi masyarakat melalui penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019, yang disahkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016. Pembangunan pangan dan gizi pada akhir tahun 2019 diarahkan untuk pencapaian:

 

 

 

INDIKATOR

2015

2016

2017

Target 2018

 

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

1)Produksi padi (ton)

11.301.422

11.301.422

10.269.110

11.473.161

10.310.186

11.395.395

10.351.427

7.613.805,443

2)Produksi jagung (ton)

3.212.391

3.212.391

3.028.901

3.574.331

3.041.017

3.577.507

3.053.181

2.266.233,362

3)Produksi kedelai (ton)

129.794

129.794

147.191

112.157

150.993

105.553

154795

54.672,83316

4)Produksi gula (ton)

277.010

278.222

367.947

222.709

298.595

395.916

297.705

283.815

5)Produksi daging (kg)

291.141.193

283.041.163

286.198.672

311.918.439

293.353.639

315.279.482

293.353.639

151.382.273

6)Produksi ikan: (a). Perikanan tangkap (ton)

281.700

287.732,6

282.500

327.625

283.714,75

437.936,36

293.474,54

274.000

6)Produksi ikan: (b). Perikanan budidaya (ton)

309.949,63

407.976,37

333.474,81

448.897

463.123,9

508.695,11

509.436,29

318.000

7)Produksi garam (ton)

841.543,56

841.543,56

824.211,33

26.150,37

694.575

307.249,18

729.304

0

8)Skor PPH yang 

91,13

91,45

91,5

91,8

86

86,41

87

81,4

INDIKATOR

 

2015

2016

2017

Target 2018

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

9)Tingkat konsumsi kalori (kkal/kap/th)

1.850

2.003,74

1.850

2.101,75

1.850

2.149,5

1.875

1.833,1

10)Konsumsi ikan (kg/kap/th) 

19,59

19,59

23,64

20,55

26,71

21,55

27,78

22,59

11)Prevalensi anemia pada ibu hamil (%) 

31

31,7

30

14,9

29

29

28

 

12)Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (%)

9,5

10

9

6,5

8,5

8,5

8

 

13)Persentase bayi <6 bulan ASI eksklusif (%) 

52

61,6

53

54,2

55

20,32

60

 

14)Prevalensi balita underweight (%) 

16

15,17

16

16,9

15.5

14

15,5

 

15)Prevalensi balita kurus (wasting) (%) 

9

8,18

9

9,6

8,5

6,7

8,5

 

16)Prevalensi balita pendek dan sangat pendek (stunting) (%)

25

22,57

24,5

23

24

18,4

23,5

 

17)Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun 

<4

1,5

<4

1,8

<5

4

<5

 

 

Beberapa indikator yang belum tercapai di Tahun 2017 yaitu a)produksi kedelai, b)produksi garam, c)konsumsi ikan, d)presentase bayi <6 bulan ASI eksklusif. Sesuai amanat Perpres No 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi bahwa Kabupaten/Kota untuk membuat RADPG disetiap daerahnya. Sampai saat ini seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sudah menyusun RADPG.

Berbagai program dan kegiatan multisektor dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk mencapai target RAD-PG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. Di Jawa Tengah, multi sektor yang terlibat dalam pelaksanaan RAD-PG:

  1. OPD Provinsi :
  2. Dinas Kesehatan; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pemberday  Masyarakat Desa, Kepend dan Catatan Sipil; Dinas Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Komunikasi  dan Informatika; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Sosial; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya; Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Badan Perenc Pembangunan, Penelitian dan Pengemb Daerah);
  3. Instansi Pusat di Jawa Tengah :
  4. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Tengah; Kanwil Kantor Agama Jawa Tengah; Badan Pusat Statistik Jawa Tengah);

(3) 35 Kab/Kota (melalui penyusunan RAD PG Kab/Kota). Secara sinergis, Pemerintah Provinsi juga melakukan advokasi penyusunan RAD PG kepada 35 Kab/Kota di Jawa Tengah yang telah dimulai pada tahun 2016. Dengan tersusunnya RAD PG Kab/Kota nantinya, maka akselerasi pembangunan pangan dan gizi dapat terwujud dengan mengacu target untama pencapaian Rencana Aksi Nasional (RAN) PG Multisektor.

Untuk mengetahui efektifitas dari pelaksanaan rencana aksi daerah pangan dan gizi perlu dilakukan Monitoring dan Evalusasi (Monev) pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 untuk periode capaian tahun 2015 sampai Semester I Tahun 2018. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diharapkan berbagai kendala baik menyangkut pemenuhan target capaian indikator maupun teknis pelaksanaan dan koordinasi di lapangan dapat diselesaikan dengan baik karena konsep multi sektor membutuhkan koordinasi yang lebih intensif secara lintas sektor, melalui koordinasi dan integrasi perencanaan awal; penentuan prioritas (sasaran dan jenis kegiatan); koordinasi untuk membahas tantangan, proses, dan berbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan.

Klik download materi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *