RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN SIPD PROVINSI DAN KAB/KOTA SE JAWA TENGAH

KESIMPULAN HASIL RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN SIPD

PROVINSI DAN KAB/KOTA SE JAWA TENGAH TANGGAL 30-31 MEI  MEI 2018

 

  1. Kegagalan sebuah perencanaan pembangunan daerah dapat diakibatkan karena faktor ketersediaan data dan informasi yang kurang memadai.
  2. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap, akurat serta up to date merupakan persoalan yang tidak mudah.
  3. Dalam pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa, perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang di kelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
  4. SIPD sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
  5. Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan yang baik maka data SIPD perlu dilakukan pemutakiran data oleh OPD terkait bertanggung jawab terhadap kevalidan data tersebut.
  6. Apabila terdapat data yang dibutuhkan dalam perencanaan, namun yang tidak ada di dalam SIPD maka diperkenankan kepada OPD atau kab/kota memasukan data baru dalam data tambahan.
  7. Mengingatkan  kepada seluruh OPD kab/kota agar menggunakan aplikasi SIPD sebagai rumah “legal database” tempat penyediaan data dan sumber pemanfaatan data bagi penyusunan perencanaan pembangunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan urusan.
  8. Untuk peningkatan kapasitas SDM operator SIPD di Pemprov/kab/kota perlu ada tindak lanjut dalam bentuk workshop.
  9. Masukan dan saran terkait aplikasi SIPD dari OPD Pemprov maupun kab/kota agar disampaikan kepada Ditjen Bina Bangda Kemendagri, melalui Bappeda Pemprov Jateng.
  10. Strategi/kiat untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan (RKPD) sehingga dapat mengantarkan kabupaten Tegal memperoleh penghargaan pembangunan terbaik tingkat Nasional (PPD/Pangrita), yakni:
  1. Menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk membekali para pimpinan OPD, Kasubag Progam OPD, Internal BAPPEDA tentang bagaimna cara menyususun dokumen perencanaan (RKPD) yang baik.
  2. Melakukan pembelajaran dengan daerah lain yang lebih maju (Pemkab Banyuwangi, Pemkot Surabaya, Pemkab Sidoarjo).
  3. Ada konsistensi/kesinambungan dan saling terkait antar bab dalam dokumen RKPD.
  4. Tahapan proses perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal melibatkan komponen/Steakholder terkait secara luas, hal ini dilakukan agar dokumen perencanaan dapat menampung aspirasi masyarakat secara luas dalam proses perencanaan pembangunan daerah perpaduan system antara top down dan buttom up leaning.
  1. IPM Kabupaten Tegal menunjukkan angka yang lebih tinggi dari angka Jawa Tengah, sedangkan pertumbuhan ekonominya juga tinggi namun ternyata angka pengangguran juga tinggi hal ini disebabkan karena survey yang dilakukan oleh BPS bersamaan waktunya dengan masa kelulusan SMK sehingga datanya tidak mungkin akurat (tidak mungkin pada saat kelulusan langsung mendapatkan pekerjaan)
  2. Disarankan kepada OPD, Bappeda kab/kota tentang sistem informasi geografis, data tidak hanya diinput menggunakan data teks, data spasifik maupun data reguler saja tetapi juga harus menggunakan data spesial.
  3. Permasalahan yang dihadapi saat menggunakan data spesial yaitu belum terdapat komponen koordinat.
  4. Ada 3 representasi data objek dalam IIG yaitu datanya berbentuk point, datanya berbentuk polyline (basis datanya berbentuk jalan), datanya berbentuk poligon (basis datanya perumahan dan hunian).

Data yang tersaji baru sebatas data tabuler secara keseluruhan pengmbilan keputusan menjadi kurang objektif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *