Rakor Pengendalian Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota TW II

Mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disebutkan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan disusun dalam bentuk laporan triwulanan. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota  menyusun laporan triwulanan Kabupaten/Kota dengan menggunakan laporan triwulanan OPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang diamanatkan untuk melakukan pengendalian, monitoring sekaligus sebagai koordinator pelaporan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan baik lingkup Provinsi maupun Kab/Kota, perlu mengadakan rapat koordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Di harapkan melalui rakor tersebut dapat terjalin dialog dua arah antara narasumber dan peserta untuk membahas permasalahan dan alternatif solusi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, mengingat sejauh ini masih terdapat permasalahan yang sering muncul di lapangan baik dari sisi regulasi maupun kondisi internal pelaksana sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan harapan.  

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah:
1. Melakukan koordinasi dengan OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota terkait pengendalian dan evaluasi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan triwulan II Tahun 2017. Memperoleh informasi sehingga dapat membantu memperlancar dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

2. Mendapatkan informasi, bahan masukan, maupun pengkayaan substansi terkait mekanisme tatacara pelaksanaan dan kebijakan yang terkait dengan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

3. Sarana mediasi antara pemerintah pusat (pihak Kementerian) dengan pemerintah daerah (OPD Provinsi dan Kab/Kota) dalam menggali informasi dan solusi atas permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 

Klik download untuk unduh materi

Please follow and like us:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Facebook
Facebook
Instagram
RSS