Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bappeda adalah: Pasal 42 Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, merupakan unsur pelaksana di Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang.  Pasal Selengkapnya tentangBidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan[…]

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda adalah: Pasal 35 Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, merupakan unsur pelaksana di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang.  Pasal 36 Bidang Selengkapnya tentangBidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah[…]

Bidang Kelitbangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Bidang Kelitbangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi Bappeda adalah: Pasal 14 Bidang Kelitbangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi, merupakan unsur pelaksana di Bidang Kelitbangan limu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Kelitbangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi Selengkapnya tentangBidang Kelitbangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi[…]

Sekretariat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bappeda adalah: Pasal 7       1. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.       2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.  Pasal 8 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai Selengkapnya tentangSekretariat[…]

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Bidang Pemerintahan dan Kependudukan adalah sebagai berikut: Pasal 21 Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, merupakan unsur pelaksana di Bidang Pemcrintahan dan Sosial Budaya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, dipimpin oleh Kepala Bidang  Pasal Selengkapnya tentangBidang Pemerintahan dan Sosial Budaya[…]